TUGAS PKN 2 "PANCASILA"

PANCASILA

1.                  Jelaskan makna pancasila sebagai sumber nilai?

2.                  Berikan 5 bukti bahwa pancasila benar-benar sebagai sumber nilai?

3.                  Jelaskan pancasila sebagai paradigma pembangunan?

4.                  Berikan perwujudan pancasila sebagai paradigma pembangunan dalam bidang :                         a.politik

b.ekonomi

c.sosial

d.budaya

e.hankam

 5.        Sebutkan butir-butir pengamalan pancasila?

Jawaban

1.      Nilai Ketuhanan

Nilai ketuhanan Yang Maha Esa Mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pancipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memilik arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antarumat beragama.

 Nilai Kemanusiaan

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan
perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan
hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.

Nilai Persatuan

Nilai persatuan indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan
rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap
keanekaragaman yang dimiliki bangsa indonesia..

Nilai Kerakyatan

Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga
perwakilan.

Nilai Keadilan

Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia mengandung makna sebagai
dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang Adil dan
Makmur secara lahiriah atauun batiniah.                                                                            

2.    sila ke-1 saling bertoleransi antar pemeluk agama
sila ke-2 tidak membedakan warna kulit, saling menghormati bangsa lain
sila ke-3 bangga berkebangsaan indonesia
sila ke-4 mengambil keputusan hingga mencapai keputusan bersama, karena mengakui bahwa setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama
sila ke-5 menjunjung tinggi sifat dan suasana gotong royong berdasarkan kekeluargaan

3.       Pancasila sebagai Pardigma Pembangunan Nasional bidang sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Sehingga dapat diambil suatu kesimpulan bahwa nilai-nilai dari pancasila dapat dijadikan suatu paradigma atau kerangka pemikiran dalam pembangunan nasional.

4.                   Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Politik

Manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau
pelaku politik bukan sekadar objek politik. Pancasila bertolak dari kodrat
manusia maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat
manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek
harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan adalah dari
rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai
pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi bukan otoriter.Berdasar hal itu, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas
kerakyatan (sila IV Pancasila). Pengembangan selanjutnya adalah sistem politik
didasarkan pada asas-asas moral daripada sila-sila pada pancasila. Oleh karena
itu, secara berturut-turut sistem politik Indonesia dikembangkan atas moral
ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan, dan moral
keadilan.Perilaku politik, baik dari warga negara maupun penyelenggara negara
dikembangkan atas dasar moral tersebut sehingga menghasilkan perilaku politik
yang santun dan bermoral. 

Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik terdapat pada pembukaan UUD alenia ke-4 dan pada pasal-pasal UUD 1945 yakni :

Pasal 1
(1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 2
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan
yang ditetapkan dengan undang-undang.
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota
negara.
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3
Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari ada haluan negara.

Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 37
(1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir.

Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi

Sesuai dengan paradigma pancasila dalam pembangunan ekonomi maka sistem dan
pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral daripada pancasila. Secara khusus,
sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan (sila I
Pancasila) dan kemanusiaan ( sila II Pancasila). Sistem ekonomi yang mendasarkan
pada moralitas dam humanistis akan menghasilkan sistem ekonomi yang
berperikemanusiaan. Sistem ekonomi yang menghargai hakikat manusia, baik selaku
makhluk individu, sosial, makhluk pribadi maupun makhluk tuhan. Sistem ekonomi
yang berdasar pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya
menguntungkan individu-individu tanpa perhatian pada manusia lain. Sistem
ekonomi demikian juga berbeda dengan sistem ekonomi dalam sistem sosialis yang
tidak mengakui kepemilikan individu.Pancasila bertolak dari manusia sebagai totalitas dan manusia sebagai subjek.Oleh karena itu, sistem ekonomi harus dikembangkan menjadi sistem dan pembangunan ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.
Sistem ekonomi yang berdasar pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Sistem ekonomi Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral kemanusiaan. Pembangunan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari bentuk-bentuk persaingan bebas, monopoli dan bentuk lainnya yang hanya akan menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan warga negara.

Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi terdapat dalam pembukaan alenia pertama, serta UUD 1945 pasal-pasalnya seperti :

Pasal 1
(1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 2
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan
yang ditetapkan dengan undang-undang.
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota
negara.
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 27
(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 29
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 30
(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
(2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

Pasal 31
(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Sosial Budaya

Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik karena memang pancasila bertolak
dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana
tertuang dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu,
pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia,
yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Pembangunan sosial budaya yang
menghasilkan manusia-manusia biadab, kejam, brutal dan bersifat anarkis jelas
bertentangan dengan cita-cita menjadi manusia adil dan beradab. Manusia tidak
cukup sebagai manusia secara fisik, tetapi harus mampu meningkatkan derajat
kemanusiaannya. Manusia harus dapat mengembangkan dirinya dari tingkat homo
menjadi human.Berdasar sila persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang beragam si seluruh wilayah Nusantara menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa.
Perlu ada pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial berbagai kelompok bangsa Indonesia sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai warga bangsa. Dengan demikian, pembangunan sosial budaya tidak menciptakan kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial.

Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya terdapat pada pembukaan UUD alenia 4 serta UUD 1945 pasal-pasalnya seperti :

Pasal 1
(1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 32
Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

Pasal 35
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36
Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia.

            Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Hankam

Pertahanan dan Keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Pertahanan dan Keamanan negara haruslah mendasarkan pada tujuan demi kepentingan rakyat sebagai warga negara. Pertahanan dan keamanan harus menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan dan Hankam diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dalam masyarakat agar negara benar-benar meletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukannya suatu negara yang berdasarkan kekuasaan.        

5.          SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA

1.                  Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

2.                  Hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.

3.                  Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

4.                  Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

5.                  Menolak kepercayaan atheisme di Indonesia.

 SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

1.                  Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.

2.                  Saling mencintai sesama manusia.

3.                  Mengembangkan sikap tenggang rasa.

4.                  Tidak semena-mena terhadap orang lain.

5.                  Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

6.                  Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

7.                  Berani membela kebenaran dan keadilan.

8.                  Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

SILA PERSATUAN INDONESIA

1.                  Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

2.                  Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.

3.                  Cinta Tanah Air dan Bangsa.

4.                  Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia.

5.                  Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

1.                  Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.

2.                  Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.

3.                  Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

4.                  Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan.

5.                  Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah.

6.                  Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

7.                  Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

1.                  Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong.

2.                  Bersikap adil.

3.                  Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

4.                  Menghormati hak-hak orang lain.

5.                  Suka memberi pertolongan kepada orang lain.

6.                  Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.

7.                  Tidak bersifat boros.

8.                  Tidak bergaya hidup mewah.

9.                  Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.

10.              Suka bekerja keras.

11.              Menghargai hasil karya orang lain.

12.              Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial

Soal Pkn SMA Kelas XII IPA Bab Pancasila

1.      Pernyataan yang bukan merupakan pelaksanaan lima kesusilaan (Pancasila Krama) adalah ....

a.       tidak boleh melakukan kekerasan

b.      tidak boleh mencuri

c.       tidak boleh melanggar peraturan

d.      tidak boleh berbohong

e.       tidak boleh berjiwa dengki

2.      Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah ....

a.       nilai dasar dan nilai instrumental

b.      nilai hukum dan nilai agama

c.       nilai idealis dan nilai realitas

d.      nilai ketuhanan dan kemanusiaan

e.       nilai keadilan dan nilai persatuan

3.      Pernyataan yang bukan contoh perilaku konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah ....

a.       mengikuti pemilu secara jujur

b.      melakukan demonstrasi secara anarkis

c.       melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat

d.      rela berkorban untuk kepentingan bangsa

e.       menghormati pendapat orang lain

4.      Sikap positif yang tidak terkandung dalam sila ke-5 adalah ....

a.       menghargai hasil karya orang lain

b.      melaksanakan hidup sederhana

c.       menerapkan keadilan bagi sesama

d.      mengupayakan kesejahteraan rakyat

e.       menyayangi sesama manusia

5.      Pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan adalah ....

a.       teori

b.      pendapat

c.       ideologi

d.      paradigma

e.       opini

6.      Istilah Pancasila dikenal sejak zaman kerajaan ....

a.       Majapahit

b.      Kutai

c.       Sriwijaya

d.      Mataram

e.       Tarumanegara

7.      Arti kata dari Pancasila adalah ....

a.       lima dasar

b.      lima asas

c.       lima sila

d.      berbatu sendi yang lima

e.       lima kata

8.      Kata Pancasila berasal dari bahasa ....

a.       Indonesia

b.      Belanda

c.       Melayu

d.      Palawa

e.       Sanskerta

9.  Istilah Pancasila pertama kali muncul ketika diusulkan oleh Soekarno pada tanggal ....

a.       11 Juni 1945

b.      1 Juni 1945

c.       30 Mei 1945

d.      29 Mei 1945

e.       10 Juni 1945

10.  Tanggal 1 Juni dieringati sebagai ....

a.       Hari Kebangkitan Nasional

b.      Hari Tentara Nasional

c.       Hari Lahirnya Pancasila

d.      Hari Proklamasi

e.       Hari Bhayangkara

11.  Tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan ....

a.       Pancasila dan UUD 1945

b.      Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945

c.       Pancasila

d.      UUD 1945

e.       Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945

12.  Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada ....

a.       alinea I

b.      alinea II

c.       alinea III

d.      alinea IV

e.       alinea V

13.  Pernyataan yang bukan merupakan penyebutan untuk Pancasila adalah ....

a.       Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia

b.      Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia

c.       Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia

d.      Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia

e.       Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia

14.  Pada hakikatnya Pancasila hanya memiliki dua pengertian, yaitu ....

a.       sebagai pandangan hidup dan kepribadian hidup

b.      sebagai ideologi bangsa dan tujuan bangsa

c.       sebagai cita-cita bangsa dan dasar negara

d.      sebagai perjanjian luhur dan sumber hukum

e.       sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa

15.  Pancasila dalam pengertian sebagai pandangan hidup hidup bangsa Indonesia sering disebut juga, kecuali ....

a.       weltanschauung

b.      wereldbeschouwing

c.       wereld en levens beschouwing

d.      way of life

e.       philoophische grondslag

16.  Sila kedua dalam Pancasila dilambangkan dengan ....

a.       pohon beringin

b.      rantai

c.       padi dan kapas

d.      kepala banteng

e.       bintang

17.  Pancasila pada hakikatnya sebagai sumber hukum nasional tertuang dalam ....

a.       Ketetapan MPR No. III/MPR/1945

b.      Ketetapan MPR No. I/MPR/2000

c.       Ketetapan MPR No. I/MPR/1945

d.      Ketetapan MPR No. III/MPR/2000

e.       Ketetapan MPR No. II/MPR/2000

18.  Pancasila sebagai pengatur hidup kemasyarakatan merupakan pengertian Pancasila yang bersifat ....

a.       sosiologis

b.      yuridis

c.       etis

d.      sosialis

e.       filosofis

19.  Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka karena ....

a.       Pancasila mengandung nilai-nilai ideologi

b.      Pancasila merupakan dasar negara seluruh rakyat

c.       Pancasila mengandung nilai-nilai dinamis

d.      Pancasila memiliki nilai dasar dan nilai instrumental

e.       Pancasila merupakan nilai dasar yang abadi dan tidak boleh diubah

20.  Contoh bentuk nilai instrumental adalah ....

a.       undang-undang dan ketetapan MPR

b.      keputusan Presiden dan peraturan daerah

c.       peraturan perundang-undangan dan keputusan Presiden

d.      ketetapan MPR dan persetujuan DPR

e.       kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan

21.  Menurut Alfian, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengandung 3 dimensi, yaitu ....

a.       realitas, idealitas, etis

b.      idealitas, filosofis, fleksibilitas

c.       sosialis, idealitas, realitas

d.      realitas, idealitas, fleksibilitas

e.       filosofis, etis, realitas

22.  Pengertian dimensi idealitas adalah ....

a.       ideologi yang meiliki keluwesan dalam nilai-nilai dasarnya

b.      ideologi yang mengandung cita-cita yang ingin dicapai

c.       ideologi yang bersumber dari nilai-nilai riil

d.      ideologi yang menggambarkan suasana kehidupan yang ideal

e.       ideologi yang dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan tuntutan perubahan

23.  Nilai-nilai dasar yang tidak terkandung dalam Pancasila adalah ....

a.       nilai persatuan

b.      nilai ketuhanan

c.       nilai keadilan

d.      nilai kemanusiaan

e.       nilai kebijaksanaan

24.  Nilai dasar yang mengandung makna pengertian dari demokrasi adalah ....

a.       nilai kebijaksanaan

b.      nilai keadilan

c.       nilai kerakyatan

d.      nilai kemanusiaan

e.       nilai persatuan

25.  Penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila disebut ....

a.       nilai instrumental

b.      nilai kesatuan

c.       nilai pembangun

d.      nilai gabungan

e.       nilai transisi

26.  Nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan di Indonesia merupakan makna dari ....

a.       Pancasila sebagai dasar negara

b.      Pancasila sebagai ideologi bangsa

c.       Pancasila sebagai sumber hukum nasional

d.      Pancasila sebagai paradigma

e.       Pancasila sebagai acuan aspek pembangunan

27.  Pancasila menjadi paradigma dalam pembangunan pada lima bidang, kecuali ....

a.       politik

b.      pendidikan

c.       sosial budaya

d.      pertahanan keamanan

e.       ekonomi

28.  Perilaku yang senantiasa berdasar pada aturan penyelenggaraan bernegara yang tertuang dalam UUD 1945 disebut ....

a.       perilaku positif terhadap nilai-nilai UUD 1945

b.      perilaku positif terhadap ideologi negara

c.       perilaku sosialis

d.      perilaku normatif

e.       perilaku konstitusional

29.  Sesuai dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang tercantum pada Tap MPR No. II/MPR/1978, pengamalan Pancasila terdiri dari ….

a.       45 butir

b.      50 butir

c.       35 butir

d.      56 butir

e.       40 butir

30.  Pancasila ditetapkan bersama-sama dengan UUD 1945 pada tanggal ....

a.       17 Agustus 1945

b.      18 Agustus 1946

c.       19 Agustus 1945

d.      18 Agustus 1945

e.       17 Agustus 1946

31.  Tokoh perumus Pancasila yang berpidato dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 adalah ....

a.       Mr Moh. Yamin dan Moh. Hatta

b.      Ir Soekarno dan Moh. Hatta

c.       Prof Mr Soepomo dan Ki Hajar Dewantara

d.      Mr Moh. Yamin dan Suwardi Suryanigrat

e.       Ir Soekarno dan Mr Moh. Yamin

32.  Pembangunan pertahanan keamanan dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh komponen bangsa, yaitu ....

a.       seluruh warga negara Indonesia

b.      TNI, Polri dan rakyat

c.       ABRI

d.      TNI dan Polri

e.       DPR dan MPR

33.  Mempertahankan dan mengisi kemerdekaan termasuk sikap positif terhadap sila ke-....

a.       I                                                           d.   IV

b.      II                                                          e.    V

c.    III

34. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional, bermakna bahwa nilai-nilai pancasila menjadi.... pembangunan.

a.    dasar

b.    tujuan

c.    cita-cita

d.    landasan

e.    orientasi

35. pancasila sebagai dasar negara bersifat integralistik. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa pancasila...

a.    merupan kepribadian masyarakat indonesia

b.    mengandung semangat kekeluargaan

c.    digali dan budaya indonesia sendiri

d.    mampu mempersatukan seluruh bangsa indonesia

e.    merupakan dasar negara bagi bangsa indonesia

36.   Istilah Pancasila terdapat dalam buku ....

a.       Negara Kertagama dan Prapanca

b.      Prapanca dan Tantular

c.       Negara Kertagama dan Sutasoma

d.      Sutasoma dan Tantular

e.       Prapanca dan Negara Kertagama

37. pancasila sebagai paradigma pembangunan maksudnya ....

a. masyarakat indonesia maju yang mampu bersaing dengan negara lain

b. menciptakan kondisi masyarakat indonesia sesuai dengan kepribadianya

c. ukuran keberhasilan pembangunan adalah penyerapan teknologi

d. yang kita bangun adalah masyarakat yang sesuai dengan kepribadian indonesia

e. pembangunan yang mampu menyerap tenaga kerja dan teknologi tinggi

38. pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan sesuai dengan paradigma pancasila adalah ...

a. menambah kekuatan tantara dan persenjatan modern

b. melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta

c. dilaksanakan wajib militer

d. melibatkan polisi dalam pertahanan dalam negeri

e. menjaga keamanan dan pertahanan negara lebih ketat

39. keberhasilan pembangunan ditentukan oleh banyak hal terutama...

a. penerapan disiplin nasional yang tinggi

b. peran serta rakyat dalam mencari data

c. tersedianya dana yang cukup

d. tenaga kerja yang berkualitas

e. pemerintah yang demokratis

40. sesuai dengan nilai nilai pancasila, peran aktif siswa dalam pembangunan nasional diwujudkan dengan sikap ...

a. datang sekolah tepat waktu

b. aktif dalam kegiatan masyarakat

c. tekun, rajin belajar, serta suka bekerja keras

d. aktif dalam kegiatan disekolah

e. sopan dan hormat kepada guru

41. bentuk peran serta masyarakat dalam pembangunan adalah ...

a.berdemonstrasi

b. mencari-cari kesalahan orang lain

c. mencari bantuan dari negara lain

d. melaporkan setiap kasus ke aparat penegak hukum

e. membayar pajak atas kepemilikan benda kena pajak dengan tertib

42. pelaksanaan pembangunan berdasarkan paradigma pancasila adalah ...

a. menghasilkan produk yang laku dipasaran internasional

b. mewujudkan manusia dan masyarakat indonesia yang seutuhnya

c. menghasilkan manusia yang maju dan berkepribadian indonesia

d. mewujudkan masyarakat madani yang memiliki kepribadian unggul

e. demi kelangsungan generasi muda di masa yang akan datang

43. tujuan pelaksanaan pembangunan nasional adalah membangun manusia indonesia seutuhnya yang berarti ...

a. meningkatan taraf hidup rakyat

b. terwujudnya kesejahteran material, mental dan spiritual

c. cukup sandang, pangan, papan

d. keberhasilan kemajuan pendidikan dan iptek

e. adanya kemajuan ekonomi bangsa

44. pelaksanaan politik sesuai dengan paradigma pancasila ditandai pelaksanaan sistem politik yang sesuai di indonesia ...

a. sistem politik nasional

b. sistem politik liberalisme

c. sistem politik demokrasi

d. sistem politik kapitalisme

e. sistem politik multinasionalisme

45. sistem pertahanan dan keamanan indonesia melibatkan ...

a. seluruh rakyat

b. TNI

c. polisi

d. hansip

e. kamra

46. pembangunan di bidang sosial budaya ditujukan untuk terciptanya ...

a. kecemburuan

b. kesenjangan

c. diskriminasi

d. peningkatan harkat dan martabat

e. ketidakadilan sosial

47. sistem ekonomi yang berdasarkan pancasila adalah sistem ekonomi yang berasaskan ...

a. musyawarah

b. kekeluargaan

c. monopoli

d. sosial

e. persaingan bebas

48. segala sesuatu yang baik melahirkan nilai ...

a. moral

b. sikap

c. spiritual

d. budaya

e. pribadi

49. makna sebagai sumber dasar nasional adalah ...

a. pancasila sebagai dasar negara

b. pancasila sebagai aturan dasr berlakunya semua aturan

c. pancasila sebagai paradigma

d. pancasila sebagai pedoman hidup

e. pancasila sebagai kepribadian

50. apabila dalam kehidupan bermasyarakat kita menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, hal ini sesuai dengan pengalaman sila ...

a. pertama

b. kedua

c. ketiga

d. keempat

e. kelima